*Sering hanya Untungkan Keluarga Dekat
Banjarmasin, BARITO
Wakil Walikota (Wawali) Banjarmasin, Drs Alwi Sahlan, MSi tampaknya meragukan program pemerintah tentang konversi pemakaian minyak tanah (mitan) ke liquified petroleum gas (LPG) atau elpiji.
Program konversi miran ke elpji agar tidak tergesa-gesa dan perlu pemikiran, karena dikhawatirkan justru dapat menyusahkan dan memberatkan rakyat, katanya kepada wartawan, Jumat (4/4)
Alwi Sahlan mengkhawatirkan dalam kebijakan konversi mitan ke elfiji itu maksudnya untuk kesejahteraan rakyat tetapi nantinya justru menguntungkan hanya sebagian orang saja. “Beberapa kali pengalaman sebelumnya kebijakan nasional yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan berkaitan dengan perekonomian selalu menguntungkan sebagian orang saja atau keluarga dekat” sindir mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalsel yang dikenal .
Makanya dalam soal konversi mitan ke elfiji ini perlu pula dicermati keuntungan bagi siapa kebijakan ini, tetapi kalau memberatkan masyarakat luas sudah selayaknya kebijakan ini ditolak saja, namun sebaliknya kalau bagi kepentingan umum seharusnya pula kebijakan ini didukung sepenuhnya.
Selain itu, pemerintah pusat harus benar-benar mengatur dalam masa transisi tersebut, jangan sampai menimbulkan gejolak, seperti ketika mitan ditarik di peredaran tabung gas menghilang, atau harganya sangat mahal, atau gasnya yang tidak ada, akhirnya terjadi keresahan akibatnya bukan menambah kestabilan melahan menimbulkan masaah baru.
Apalagi untuk saat ini agaknya tidak ada alternatif lain bagi rumah tangga dalam pemanfaatan bahan bakar, kecuali menggunakan minyak tanah atau gas elfiji tersebut, masalahnya kalau kembali ke zaman dulu menggunakan kayu, kayunya sudah tidak ada lagi.
Begitu juga kalau memanfaatkan briket batubara atau arang, siapa yang memulai memproduksi itu, lalu bagaimana tempat pembakarannya dan sebagainya, semua itu harus benar-benar dipikirkan.
Oleh karena itu, tambahnya Pemko Banjarmasin mendukung kebijakan pemerintah pusat itu bila penerapannya melalui proses yang benar dan tidak memberatkan masyarakat luas.
Sementara berdasarkan sebuah pemberitaan, pemerintah menunjuk Pertamina sebagai pelaksana konversi minyak tanah ke elpiji. Kendati demikian pemerintah masih membuka kesempatan kepada badan usaha lain untuk masuk ke bisnis ini.
Program konversi minyak tanah ke elpiji pada tahun 2007 hingga akhir tahun 2010 akan dilakukan di 17 kota yang tersebar di Jawa dan luar Jawa. Pelaksanaan konversi akan mempertimbangkan kedekatan dengan sumber bahan baku gas elpiji dan kemampuan fasilitas tangki timbun elpiji yang tersedia.
Ke-17 kota itu adalah Medan, Batam, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Cilegon, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Ampenan, Balikpapan, Banjarmasin, dan Makassar.
ant/mr’s
DITERBITKAN 04-04-2008
http://wartaputradayak.blogspot.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar