Belajar Beberapa Hal dari Kota Batam (1)

KOTA BATAM : Salah satu sudut jalan di Kota Batam yang hampir mirip dengan Jalan Lambung Mangkurat di Kota Banjarmasin (foto: net/brt)

Soal Kebersihan, Singapura Selalu Jadi Perbandingan

MENJADIKAN Kota Banjarmasin yang bersih dan hijau (green and clean) serta tertata dengan baik itulah tekad Pemerintah Kota Banjarmasin. Selain terus meningkatkan peran aktif masyarakat, berbagai strategi kebijakan terus dilakukan. Salah satunya dengan melakukan studi banding ke Kota Batam, di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang selain lepas dari predikat kota terkotor bahkan melejit dengan memboyong Piala Adipura, yang menjadi simbol kota terbersih di tanah air.
Atas dasar itulah, Wakil Walikota Drs H Alwi Sahlan MSi disertai Kadis Infokom Drs H Bambang Budiyanto MSi, Kadistako Drs H Hamdi, Asisten Bidang Admnistrasi Drs H Khairil Anwar MSi, Dirum PDAM Bandarmasih RahmatulahSE, dan beberapa pejabat distako dan sejumlah wartawan media cetak dan elektronik merasa perlu melakukan kunjungan kerja ke Batam, Rabu (5/11) lalu .

Berikut Laporan Wartawan Barito Post, Mercurius

NAMA Batam kian moncer di tingkat nasional. Bukan hanya di bidang investasi yang menjadi motor penggerak ekonomi nasional, Batam mampu membuat terobosan di bidang kebersihan.
Ya, Batam mampu memboyong Piala Adipura yang menjadi simbol kota terbersih di tanah air. Bahkan kebersihan Batam melejit menjadi peringkat ke-3 secara nasional di bawah Pekanbaru dan Padang.
. Padahal, sejak tahun 2005 hingga 2006 lalu, Batam masih berpredikat sebagai kota terkotor se-Indonesia.
Dibandingkan Kota Banjarmasin yang juga sama-sama berhasil lepas dari predikat kota terkotor, Kota Batam memang beberapa langkah lebih maju, karena mereka berhasil memboyong Piala Adipura setelah lepas dari predikat kota terkotor. Sebaliknya Kota Banjarmasin masih dalam upaya berjuang menaikan peringkat dari peringkat sembilan tahun lalu ke peringkat enam tahun 2009 mendatang” “Bagi kami di Banjarmasin, Batam layak menjadi kota referensi. Selain 2 kali berturut-turut meraih Adipura, pada hari habitat sedunia 2008, Batam juga ditetapkan sebagai juara I tingkat nasional untuk pengelolaan rusun sewa di Indonesia,”” ujar Wakil Walikota Banjarmasin H Alwi Sahlan di depan Wakil Walikota Batam, Ria Saptarika di ruang rapat lantai V Kantor Walikota Batam pada pukul 14.00 WIB.
Dalam sesi dialog yang dipandu Wakil Walikota Banjarmasin H Alwi Sahlan itu, Wakil Walikota Batam Ria Saptarika mengakui, keberhasilan mereka bukan semata prestasi Walikota dan Wakil Walikota Ahmad Dahlan dan Ria Saptarika. Namun lebih ke capaian seluruh warga Batam.
Ria Saptarika mengakui, beban kota yang berdekatan dengan Negara Singapura (Batam-Singapura jaraknya hanya ditempuh lebih kurang satu jam dengan menggunakan ferry, red) menjadi cambuk Pemko Batam untuk untuk terus bersolek”Ini memang beban dan cambuk bagi kita,karena masyarakat selalu membandingkan soal kebersihan dengan Singapura” paparnya.
Sementara soal partisipasi pemerintah nampaknya sama dengan yang dilakukan Pemko Banjarmasin yang bahkan setiap Jumat menggalakkan Jumat bersih, dalam menggalang partisipasi masyarakat, sementara Kota Batam hanya satu bulan sekali.

Bersambung

17-11-2008

Mall Diharapkan Memberikan Tempat Khusus bagi UKM

LEPAS JCH : Walikota H Ahmad Yudhi Wahyuni Usman mengucapkan selamat kepada salah seorang Jemaah Calon Haji (JCH) Kota Banjarmasin 2008, saat melepas keberangkatan JCH Kota Banjarmasin, Jumat (14/11) malam (foto: nash/brt)


Banjarmasin, BARITO
Agar roda perekonomian antara Usaha Kecil Menengah (UKM) dan mal atau pasar modern seimbang, DPRD Kota Banjarmasin berusaha melakukan terobosan dengan membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Khusus tentang Kemitraan Pasar Modern, Toko Modern, dan UKM. Raperda yang mulai digodok pansus DPRD Kota Banjarmasin ini, diharapkan bisa menghidupkan UKM di tengah-tengah pasar modern yang sekarang ini banyak berdiri di Banjarmasin.
Diungkapkan salah satu anggota pansus Awan Subarkah STP, kekhawatiran akan dampak terjadinya persaingan kurang sehat dan bisa mematikan usaha khususnya pedagang kecil, mendasari dewan mengajukan raperda inisiatif tersebut kepada pihak eksekutif.
Karena tak dipungkiri banyaknya mal atau pasar modern dan toko modern yang bermunculan di kota ini, memunculkan persaingan yang cukup ketat bagi UKM yang biasa berusaha di pasar tradisional.
Nah dengan adanya perda yang akan segera disahkan itu nantinya, papar Awan, maka setiap pusat perbelanjaan modern yang berdiri diharapkan dapat memberikan skala prioritas atau tempat bagi pedagang kecil menengah untuk berusaha.
“Tidak seperti sekarang, rata-rata di pasar modern atau toko modern ditempati pedagang besar dan memiliki modal besar,” katanya.
Di dalam raperda yang sedang digodok hal itu diharapkan bisa dihilangkan. Artinya mall atau pasar dan toko modern baik yang dibangun swasta maupun pemerintah, semuanya harus memberikan tempat khusus untuk pedagang kecil dan menengah untuk berusaha.
Sebagai contoh, ujar politisi dari FPKS ini melanjutnya. Dari hasl studi banding pansus ke Surabaya dan Palu. Di Surabaya misalnya, untuk mengantisipasi tumbuhnya pasar modern, provinsi berjuluk kota buaya ini memiliki perangkat hukum untuk melindungi pedagang kecil dan menengah.
“Bahkan tidak itu saja, agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, kota Surabaya juga melakukan pembatasan terhadap berdirinya pasar modern atau mall,” ujarnya.
Hal yang sama juga dilakukan Kota Palu. Bedanya, di Palu beber dia, khusus pasar dan pertokoan modern dikelola oleh pemerintah daerah setempat dalam hal ini perusahaan daerah. “Sehingga mereka sangat mudah memberikan skala prioritas untuk pedagang kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya. rif

17-11-2008

Anggaran Pertanian Minim

Banjarmasin, BARITO
Dari total anggaran sekitar Rp6,6 miliar yang diajukan Dinas Pertanian dan
Peternakan (Dispertanak) Kota Banjarmasin, hanya Rp225 juta dialokasikan
guna meningkatkan sektor pertanian.
Kenyataan itu sangat disayangkan anggota panitia anggaran (panggar) DPRD
Kota Banjarmasin, Akliani R Kab. Menurutnya, meski lahan pertanian di kota
ini yang menyempit maka malah jadi alasan mengabaikan sektor pertanian
dengan mengurangi anggaran. “Sebab masih ada masyarakat yang menggeluti usaha tani sebagai sumber penghasilan, jika diabaikan sepertinya sama saja secara pelan-pelan
mematikan pertanian di kota ini,”ujar Akliani.
Dikatakan politisi asal Partai Bulan Bintang (PBB) ini, meskipun lahan pertanian yang tinggal seluas 1500 hektar karena sedikit karena tergiurnya masyarakat pertanian yang menjual lahan pertanian (sawahnya) kepada investor. Akibat itu maka pembangunan pertokoan dan perumahan semakin menjadi. “Tetapi dengan kondisi seperti itu bukan berarti pula dinas pertanian mengabaian sektor pertanian ini, untuk ini mesinya pemko tetap memberikan perhatian dengan tetap memberikan anggaran,”sesalnya.
Sementara Plt Kadistanak Kota Banjarmasin, drh Eko Priyo yang kerap
disapa Yoyo mengakui, Distanak memang menganggarkan dana hanya Rp225 juta
untuk sektor pertanian. Itu karena sebagaian besar anggaran dialihkan
untuk sektor-sektor lain yang lebih berpotensi seperti produksi ayam
potong dan budidaya tanaman hias yang saat ini sedang digemari..
Sementara untuk sektor pertanian atau tanaman padi sekarang mengalami
penurunan
produksi karena menyempit lahan.”Terlebih bibit yang digunakan
petani hanya bibit lokal. Akibatnya kualitas padi menurut,” ujarnya.
Itu lah yang menyebabkan sektor pertaniaan, khususnya tanam padi di kota
ini kurang ada gairah.rif

17-11-2008

BNK Terkendala Dana Sosialisasikan Bahaya Narkoba

Banjarmasin, BARITO
Untuk memberantas peredaan narkoba di kalangan generasi muda, khususnya di Kota Banjarmasin tentunya bukan hanya tugas pemerintah, namun harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat, terutama para orang tua.
Peran orang tua terhadap anak agar tidak terjerumus dalam lingkaran setan zat-zat psikotropika sangat diperlukan. Karenanya Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Banjarmasin yang sebentar lagi akan berganti nama menjadi organisasi dan tata kerja pelaksana harian BNK Banjarmasin ke depan memprogramkan akan lebih banyak melakukan sosialisasi masalah narkoba ke masyarakat khususnya orang tua.
“Kita akui selama ini sosialisasi masalah narkoba sangat terbatas, terutama ke masyarakat masih sangat kurang,” aku Ketua BNK Kota Banjarmasin H Alwi Sahlan kepada anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian BNK Banjarmasin, baru-baru tadi.
Padahal menurutnya, peran orang tua terhadap pemberantasan narkoba sangat besar. Apalagi masyarakat atau generasi muda sangat rentan terhadap narkoba. “Di sinilah peran mereka (keluarga atau orang tua, red) diperlukan,” katanya.
Sosialisasi sendiri amat penting, karena mungkin bahkan banyak keluarga atau orang tua yang kurang mengetahui akan seluk beluk narkoba. Bagaimana ciri-ciri seorang anak yang sudah masuk dalam dunia narkoba? Lalu bagaimana membina mereka yang sudah ketergantungan sehingga bisa kembali diterima masyarakat? Mungkin banyak orang tua yang tidak memahami karena kurangnya pengetahuan akan hal tersebut.
“Untuk itulah dalam penyusunan program organisasi dan tata kerja pelaksana harian BNK Kota Banjarmasin kami akan berusaha lebih banyak melakukan sosialisasi masalah narkoba ke masyarakat. Mudah-mudahan hal itu bisa menekan perdaran narkoba di daerah ini,” harapnya
Untuk sosialisasi sebenarnya terang wakil dari PKS ini, BNK sudah sering melakukanya namun hanya sebatas pada sosialisasi ke sekolah-sekolah saja. Hal itu disebabkan karena kurangnya dana. Namun dengan akan dijadikannya pelaksana harian, diharapakan menyangkut dana tidak akan menjadi kendala lagi,” ucapnya.
Menyangkut dana, beberapa anggota pansus mengharapkan agar untuk pemberantasan narkoba diberikan alokasi dana dari APBD yang cukup. Sehingga apa yang diprogamkan BNK bisa dilakukan sepenuhnya. Namun demikian tentunya menurut mereka dana itu nantinya harus bisa diukur dengan kinerja pelaksana harian BNK. rif/mun


17-11-2008

Insentif RT Diusulkan Naik jadi Rp300.000

Banjarmasin, BARITO
Kabar gembira datang dari panitia anggaran (panggar) DPRD Kota Banjarmasin untuk seluruh ketua RT. Dalam usulan rencana kenaikan insentif ketua RT, para wakil rakyat di DPRD Kota ini menghendaki agar gaji untuk ‘raja kecil’ itu dinaikkan hingga mencapai 200 hingga 300 persen.
Artinya ada kemungkinan bisa menjadi Rp200.000 hingga Rp300.000 per bulannya dari yang sekarang diterima hanya Rp50.000.
Diungkapkan salah satu anggota panggar, Akliani R Kab, menyusul keinginan Walikota Banjarmasin H Yudhi Wahyuni yang menginginkan agar insentif ketua RT dinaikkan, pihaknya sangat mendukung usulan tersebut. Apalagi kalau melihat tugas ketua RT ke depan yang dirasa akan semakin berat.
“Kita sangat setuju insentif ketua RT dinaikkaan, malah kalau bisa menjadi Rp300.000 perbulannya,” ujar Akliani.
Usulan bujangan dari F-PBB ini memang sangat jauh dari usulan walikota yang hanya menghendaki kenaikan 100 persen sampai 150 persen atau menjadi Rp100.000 hingga Rp150.000 perbulannya. “Kalau cuma dinaikan menjadi Rp150.000 saya kira masih sangat kecil. Apalagi di jaman yang serba sulit seperti ini, apalah artinya uang segitu,” katanya.
Sehingga secara pribadi, tandas dia, dirinya lebih condong mengharapkan paling tidak insentif ketua RT perbulannya Rp300.000. Karena nilai itu tuturnya dirasa cukup untuk tugas-tugas ketua RT yang dinilai akan semakin berat. “Dengan kenaikan itu pula saya kira RT akan lebih bersemangat dalam melakukan pekerjaannaya, karena paling tidak mereka akan merasa punya tanggung jawab sebagai pimpinan di kampung masing-masing,” ujarnya.
Untuk dana, Akliani menyarankan, Pemko bisa menggunakan dana silpa tahun lalu yang hingga kini masih belum terpakai. “Kita kan punya dana silpa, dan itu bisa dipergunakan,” ucap dia.
Beda dengan Akliani, salah satu anggota pangar lainnya dari F-Golkar H A Salim Fachri hanya berani mengusulkan intensif Rt Rp200.000 perbulannya. Menurutnaya nilai itu sudah cukup besar, dibandingkan dengan insentif yang ada sekarang. “Kalau kita cenderung menginginkan Rp200.000 perbulan saja, saya kira itu sudah cukup,” katanya. rif/

15-11-2008

Yudhi-Alwi Safari Jumat di Masjid Hidayatullah

Banjarmasin, BARITO


Kegiatan Safari Jumat Walikota Banjarmasin HA Yudhi Wahyuni dan Wakil Walikota H Alwi Sahlan, serta Sekdako H Didit Wahyuni dan sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin, dilaksanakan di Masjid Hidayatullah Jl Belitung Darat Gang Abadi RT 17.
“Selain menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta untuk membantu pembangunan masjid yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan, Walikota juga menyerahkan bantuan kitab tafsir untuk perpustakaan masjid.” terang Kadis Infokom Pemko Banjarmasin Drs H Bambang BudiyantoMSi melalui Kasi Pemberitan dan Media Infokom, Drs Kurnadiansyah melalui siaran pers yang diterima Barito Post kemarin
Menurut Ketua Umum Pembangunan Masjid Hidayatullah Zainal Abidin, hingga saat ini pengerjaan pembangunan masjid sudah memasuki tahap ke 7, dengan menghabiskan dana Rp1,7 miliar dari anggaran sekitar Rp2,2 miliar.
90 persen dana pembangunan berasal dari swadaya masyarakat, karenanya warga setempat sangat mengharapkan bantuan dari para donatur dan dermawan lainnya untuk penyelesaian bangunan masjid tersebut, yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2009.
Sementara itu Walikota, menyampaikan rasa bangga dengan semangat kebersamaan yang ditunjukan warga sekitar dan jamaah Masjid Hidayatullah sehingga dapat membangun masjid yang sangat megah tersebut, dengan anggaran dana yang mencapai Rp2,2 miliar.
Ia yakin da percaya pembangunan masjid tersebut akan dapat selesai atau rampung sesuai target yang telah ditetapkan.
Pihaknya juga mengharapkan agar bantuan yang diserahkan tidak dilihat dari jumlahnya, namun yang pasti bantuan tersebut merupakan wujud perhatian dari Pemko untuk pembengunan keagamaan.
Sementara itu Wakil Walikota H Alwi Sahlan dalam khutbahnya mengajak jamaah untuk melakukan amar ma`ruf nahi munkar, yakni mengajak pada jalan kebaikan dan menjauhi kemungkaran.
mr’s/

Perempuan Telaga Biru Dukung Kebersihan Kota
Banjarmasin, BARITO
Para ibu-ibu atau kaum perempuan di Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat menyatakan dukungannya terhadap program Adipura yang dicanangkan Walikota Banjarmasin H Akhmad Yudhi Wahyuni Usman
Kesiapan itu terungkap pada Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat, Jumat (14/11)
Menurut Kasi Pers dan Media Dinas Infokom Pemko Banjarmasin Drs Kurnadiansyah, sosialisasi yang digelar Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah dan Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Kota Banjarmasin serta Pokja Banua Barasih itu diikuti para Ketua Tim Penggerak PKK tingkat RT se-Kelurahan Telaga Biru .
Mengapa sosialisasi kebersihan kali ini lebih didominasi kaum ibu, menurut Kurnadiansyah karena rata-rata para ibu rumah tangga lah yang lebih banyak “menghasilkan” sampah khusus di lingkungan rumah tangga.
Senada dikatakan Lurah Telaga Biru , Drs Akhmad Safari masalah kebersihan merupakan tanggung jawab semua, untuk itu diharapkan dengan Sosialisasi ini dapat menyadarkan masyarakat betapa pentingnya kebersihan,”Dan kebersihan itu nantinya dapat muncul dari faktor internal (kesadaran masyarakat sendiri) bukan hanya dari ekternal,sekaligus merubah persepsi budaya masyarakat yang selama ini kurang peduli terhadap kebersihan.”pungkasnya
mr’s

15-11-2008

Informasi Penerimaan CPNS Ditempel di Balai Kota

Ijazah Pelamar PTS Mesti Tercantum Nomor Akreditasi
Banjarmasin, BARITO
Terbuka kini kesempatan bagi warga Kota Banjarmasin yang berminat mengabdikan dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemko Banjarmasin. Ada kuota sebanyak 342 orang untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam perekrutan pegawai negeri di lingkungan Pemko Banjarmasin tahun 2008 ini.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Banjarmasin, Drs M Nispuani MAP, ke-342 formasi tersebut terdiri dari 69 untuk tenaga kesehatan, 227 orang untuk tenaga pendidikan, dan 43 formasi untuk tenaga teknis lainnya.
Adapun pendaftaran CPNS dimulai pada 20-27 November 2008 dan test dilaksanakan serentak pada 14 Desember mendatang.
Menurut Nispuani, guna memberikan informasi kepada pelamar CPNS, BKD Kota Banjarmasin menempelkan pengumuman persyaratan di kantor Walikota Banjarmasin di Jalan RE Martadinata dan di kantor Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Jl Piere Tendean Banjarmasin.”Pengumuman mulai kami tempelkan Jumat kemarin. Dengan demikian mereka bisa bersiap-siap sebelum melakukan pendaftaran,” beber Nispuani, yang dicegat wartawan di ruang tunggu Sekdako Banjarmasin, Jumat (14/11).
Khusus untuk pelamar lulusan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menurut Nispuani, ijazahnya mesti tercantum nomor akreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. ”Yang tidak bisa harus menunjukkan surat akreditasi tahun terakhir,”sambungnya.
Seperti yang sudah-sudah, usia pelamar pun dibatasi dalam rentang 18-35 tahun. Namun khusus bagi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh, diberi kelonggaran sampai usia 40 tahun, dengan catatan, sudah mengabdi di bidang tersebut minimal selama 11 tahun 8 bulan.”Dan harus dibuktikan dengan SK atau semacamnya,” ujar Nispuani Hal ini, sebut Nispuani, bukan kebijakan Pemko, tetapi sesuai aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Jumlah formasi guru yang mendapat porsi paling besar, Nispuani menyebut karena memang usulan kebutuhan terbanyak masuk dari SKPD Dinas Pendikan Kota Banjarmasin. ”Usulan kita bahkan lebih dari itu,” katanya.
Khusus untuk formasi guru, mesti mengantongi ijazah minimal setingkat strata 1 (S1) dengan IPK minimal 3,00 . Sementara untuk guru TK dan SD, dibuka kesempatan bagi pemegang ijazah Diploma 2 (D2) PGTK dan PGSD. ”Kalau tidak salah rencananya penerimaan sekitar 120 orang,” ujarnya.
mr’s

15-11-2008

400 Bibit Pohon Ditanam di Sepanjang Jalan Tembus Mantuil

BELUM HIJAU: Pemko Banjarmasin terus bekerja keras mewujudkan Kota Banjarmasin yang bersih dan hijau. Nampak sudut kota di Jalan Lambung Mangkurat yang masih belum banyak ditumbuhi pepohonan (foto: nash/brt)

Banjarmasin, BARITO
Walikota Banjarmasin HA Yudhi Wahyuni bersama aparat TNI dan Kecamatan Banjarmasin Timur kembali melaksanakan penghijauan serta aksi bersih-bersih di kawasan Gatot Subroto, Jumat (14/11). Selain itu, jajaran petinggi dan pegawai Pemko Banjarmasin juga melaksanakan penanaman pohon penghijauan dengan dibantu aparat kecamatan dan kelurahan di sepanjang kiri-kanan jalan tembus Mantuil Kelurahan Kelayan Selatan Banjarmasin Selatan.
Kadis Infokom Banjarmasin Drs H Bambang Budiyanto MSi melalui Kasi Pemberitaan dan Media Dinas Infokom Kota Banjarmasin, Drs Kurnadiansyah menyebutkan, 400 bibit pohon yang ditanam, terdiri dari jenis mahoni, angsana, flamboyant, dan ketapang yang berasal dari Dinas Tata Kota, Bapedalda, dan Kecamatan Banjarmasin Selatan.
Kegiatan penghijauan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemko Banjarmasin untuk penghijauan semua kawasan di Kota Banjarmasin.
Menurut Walikota, kegiatan penghijauan bagian dari program clean and green, dengan kegiatan penanaman sejuta pohon di seluruh kawasan Kota Banjarmasin.
Ia berharap kegiatan tersebut mendapat dukungan dari semua pihak, sehingga diharapkan satu tahun ke depan Banjarmasin akan lebih hijau lagi dibanding saat ini, serta dalam rangka mengurangi polusi udara dan dampak pemanasan global yang saat ini sudah mulai dirasakan. Pihaknya juga berharap warga sekitar tempat penghijauan untuk dapat membantu memelihara bibit pohon yang telah ditanam. Masyarakat juga dihimbau untuk ambil bagian pada kegiatan penghijauan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, termasuk menjaga kebersihan serta tidak membuang sampah sembarangan.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Sekdako H Didit Wahyuni, Kepala Bapedalda drh Rusmin, Kadis Kimprasko Fajar Desira, Kadis Kebersihan Syahidin Noor, dan Camat Banjarmasin Selatan Kasman.
Usai aksi bersih-bersih dan penghijauan, Walikota dan rombongan juga menyempatkan diri untuk meninjau pembangunan rumah penampungan ayam dan rumah potong unggas yang berlokasi di samping kantor Dinas Pertanian di Banjarmasin Selatan.
Bangunan yang rencananya akan rampung pada 20 Desember 2008 mendatang menghabiskan dana Rp2,6 miliar lebih yang berasal dari DAK Pertanian dan APBD Kota Banjarmasin serta akan dioperasionalkan pada tahun 2009 nanti.
Walikota Yudhi Wahyuni berharap pengerjaan proyek tersebut dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan, sehingga para broker, pengusaha ayam dan para pengecer dapar segera memanfaatkan rumah penampungan ayam dan rumah potong unggas tersebut. mrs

21-11-2008

Pengajian Berpotensi Daya Tarik Wisata

Izin RM dan Restoran Didata
Banjarmasin, BARITO
Kota Banjarmasin selain dikenal sebagai kota dagang dan jasa, juga dikenal sebagai kota yang agamis dengan masyarakatnya yang religius. Karena itu, tak heran banyak berbagai kegiatan pengajian yang digelar dengan menghadirkan ulama-ulama atau tuan guru baik lokal maupun nasional.
Dan terbukti banyaknya pengajian itu merupakan asset berguna sebagai daya tarik wisata (wisata religius) bagi para turis lokal baik dalam maupun luar negeri misalnya dari Brunei atau Malaysia. “Pengajian adalah aset berguna bagi pariwisata di Kota Banjarmasin.Banyak orang yang dari luar daerah yang datang pada pengajian di tempat kita, ini sebenarnya menjadi peluang bagi potensi pariwisata kita menjelang Visit Kalimantan Selatan Year Tahun 2009,” terang Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya (Kadisparsenibud) Kota Banjarmasin H Hesly Junianto SH MH usai rehat Workshop Industri Kepariwisataan Bagi Restoran dan Rumah Makan (RM) se Kota Banjarmasin, Kamis (13/11) di Hotel Blue Atlantic Banjarmasin.
Hesly mengakui, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Banjarmasin ini memang masih jauh dari harapan. Dari 300 000 jumlah turis yang ditargetkan, hingga bulan November ini baru terealisasi 35%. Meski demikian disparsenibud akan terus melakukan terobosan –terobosan guna menarik wisatawan datang ke Banjarmasin, salah satunya wisata kuliner
Terkait dengan workshop, mantan kepala bapedalda ini menambahkan, kegiatan itu bertujuan memberikan wawasan kepada pengusaha restoran dan rumah makan agar dalam pengolahan dan menyiapkan penyajian harus selalu higenis.” Juga supaya mereka bisa menerima tamu dari luar dengan ramah tamah.” tukasnya
Saat ini sambungnya, tercatat ada 100 restoran dan rumah makan yang memiliki izin, sementara sebagian lainnya belum mengantongi izin
Pihaknya nanti akan berusaha mendata supaya restoran dan RM yang belum memiliki izin agar segera melengkapinya, sesuai Peraturan Daerah No 33 tahun 2004 tentang RM dan restoran.”Memang banyak yang belum memahami ini kita berharap melalui sosialisasi ini bagi mereka yang belum memiliki izin segera melengkapinya”pungkasnya.
Sayangnya dari 75 restoran dan rumah makan yang diundang disparsenibud tercatat hanya 30 peserta yang mengikuti kegiatan work-shop itu.
Namun Hesly Junianto mengakui bisa memahami karena rata-rata rumah makan tutup pada tengah malam bahkan menjelang subuh.
Sementara itu salah seorang peserta work shop , Hari Mulyadi mengaku sangat respek pada pelatihan semacam ini”Sebab melalui kegiatan ini saya bisa belajar guna kemajuan rumah makan yang ia miliki.”pungkas Pengelola RM Cianjur ini
Sebelumnya Asisten III Bidang Admnistrasi Pemko Banjarmasin Drs H Khairil Anwar MSi, yang mewakili Walikota Banjarmasin dalam sambutannya mengharapkan kegiatan work shop berguna untuk memajukan usaha restoran dan rumah makan di kota ini
M-01/mr’s

14-11-2008

Pemko Lepas Aset TK Adhyaksa

Banjarmasin, BARITO
DPRD Kota Banjarmasin akhirnya menyetujui usulan Pemko Banjarmasin melepaskan aset berupa tanah seluas seluas 800 m2 yang sekarang dikelola Yayasan Tridaya Kejaksaan Tinggi Kalsel.
Dalam rapat gabungan antara Komisi I dan II serta pejabat terkait Pemko Banjarmasin, sekarang ini para wakil rakyat masih menunggu hasil paparan Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Pada prinsipnya kita setuju saja untuk dihapus, apalagi itu kan digunakan untuk pendidikan,” ujar Ketua Komisi I Rusliannor SE.
Namun supaya tidak dipersalahkan, sekarang ini pihaknya, katanya, masih menunggu paparan BPN terutama menyangkut prosuder pelimpahan lahan.
Maksudnya terang politisi dari FPDIP ini, apakah lahan itu langsung dibuatkan sertifikatnya atau apakah Pemko dulu yang bikin sertifikat baru diubah lagi.
“Kita masih belum jelas mengenai hal itu,” ucapnya.
Agar pelepasan aset itu cepat selesai, pihaknya ini dalam waktu dekat akan segera mengundang BPN untuk mempertanyakan hal itu.
Lelaki yang akrab disapa Tolen ini juga berharap setelah dilepaskan, pihak yayasan bisa memegang janji dan kepercayaan yang diberikan Pemko. Diharapkan lahan itu tidak dialihfungsikan seperti kekhawatiran selama ini. “Mudah-mudahan sesuai dengan tujuan semula yakni hanya untuk dunia pendidikan,” ucapnya.
Untuk mengingatkan, menyusul adanya keiinginan Yayasan Tridaya Kejaksaan Tinggi Banjarmasin untuk membuat sertifikat atas nama yayasan, mereka meminta agar Pemko menghibahkan lahan tersebut.
Bangunan TK Adhyaksa sendiri milik Yayasan Tridaya Kejaksaan Tinggi Banjarmasin berasal dari ahli waris Halim. Yang kemudian dihibahkan ke pemko Banjarmasin.
Dari rapat sebelumnya beberapa anggota dewan memang sempat menolak penghapusan tersebut dengan berbagai alasan.
Namun, menanggapi hal itu, Kabag Hukum Pemko Banjarmasin Fathurrahim SH mengatakan, sesuai dengan PP 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Mendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dimana tutur Fathurrahim, salah satu pasal yakni pasal 78 ayat 1 menyebutkan, hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk aset itu digunakan untuk sosial, keagamaan, kemanusian atau penyelenggaraan pendidikan.
“Artinya kalau memang untuk pendidikan, kita bisa saja menghibahkan aset tersebut,” ucapnya.
rif

14-11-2008

SPSI Pasrah Soal UMP

Banjarmasin, BARITO


Diputuskannya Upah Minumum Propinsi (UMP) sebesar Rp930.000 ternyata menyimpan kekecewaaan para buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Suluruh Indonesia (SPSI) Kalsel. Walaupun menerima, namun SPSI menyatakan menerima secara terpaksa.
Seperti yang diungkapkan Ketua SP Kahut SPSI Kota Banjarmasin, Sumarlan. Dituturkannya dengan keputusan itu pihaknya terpaksa pasraha saja. Apalagi saat voting tertutup dilakukan, SPSI menyatakan work out. Hal itu dilakukan Karena SPSI masih bersikukuh dengan usulan agar UMP 2009 Rp975.000. dari Rp1.040.000 yang semula diajukan dan turun menjadi Rp1.000.000.
Hal itu karena pihaknya mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL) dan pertumbuhan ekonomi di Kalsel pada Agustus hingga Oktober.
Namun itu ditolak Apindo dan pemerintah, dengan alasan untuk penetapan UMP tahun 2009 masih mengacu pada KHL Januari hingga Agustus, yakni sebesar Rp Rp817.724.
Padahal kalau melihat laju inflasi di daerah ini pada sekitar Agustus hingga Nopember KHL Kalsel kita sudah diatas nilai tersebut (Rp817.724).
“Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi Apindo dan pemerintah untuk tetap mengacu pada KHL Januari dan Agustus. Makanya saat itu (dalam rapat) kita tetap menolak pengajuan usulan UMP yang diajukan Apindo dan pemerintah,” tandasnya.
Diungkapkan, saat rapat Apindo sempat mengajukan usulan UMP sebesar Rp896.000. Sedangkan pemerintah mengajukan Rp919.000 hingga 942.000. Dan SPSI Rp1040.000.
Masih menurut dia, saat itu terjadi tawar menawar. Yang mana pada akhirnya SPSI menurunkan untuk UMP menjadi Rp1.000.000 hingga akhirnya menjadi Rp975.000. Sedangkan Apindo pada saat itu menaikkan menjadi Rp915.000.
Namun pada saat itu imbuh dia, SPSI tetap bertahan pada Rp975.000, dengan tujuan keputusan bisa dilakukan fifty-fifty. Namun hal itu ditolak Apindoa dan pemerintah, sehingga dilakukanlah voting tertutup. “Dan karena kita tetap ngotot akhirnya mengambil jalan work out dari rapat. Dimana akhirnya putusan UMP Rp930.000 hanya disetujui Apindo dan pemerintah saja,” ujarnya membeberkan.
“Dan karena sudah diputuskan, maka secara terpaksa kami menyetujuinya, dengan harapan masih ada Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dari perkayuan sebesar 5 persen yang akan menutupinya,” ucapnya.
Walaupun sudah disetujui Rp930.000, namun hingga kini persetujuan UMP dari Gubernur Kalsel masih belum jelas. Buktinya hingga kini belum bisa dipastikan kapan gubernur akan menandatangi hasil putusan tersebut.
UMP sendiri selain harus mengacu pada KHL dan factor kemiskinan, juga harga konsumen, inflasi, perubahan ekonomi, dan kemampuaan dan perkembangan usaha. Kemudian kondisi pasar kerja serta upah yang berlaku di daerah tertentu dan anatar daerah. dan yang terpenting hasil kesepakatan antar pekerja dan pengusaha. rif

14-11-2008

UMP Kalsel Rp930.000

Pengusaha Diminta Mematuhinya

Banjarmasin, BARITO
Melalui rapat yang digelar sebanyak 9 kali, akhirnya Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalsel untuk tahun 2009 disepakati dan disetujui. Hasil rapat sendiri menyatakan untuk tahun 2009 ditetapkan bahwa pengusaha diwajibkan membayar UMP kepada setiap karyawannya sebesar Rp930.000.
UMP tersebut mengalami kenaikan sekitar 12,47 persen dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp825.000.Dengan sudah ditetapkan UMP Kalsel untuk tahun 2009 ini, diharapkan, ujar Ketua Sektor Dominan Dewan Pengupahan Provinsi Kalsel, H Salim Fachri, para pengusaha bisa mematuhi atuan tersebut. “Kita meminta pengusaha mau mematuhi dengan membayar gaji sesuai dengan yang sudah ditetapkan,” ujar Salim.
Karena kalau tidak, sesuai dengan sanksi yang berlaku, terangnya, setelah mendapat teguran sebanyak 2 kali, maka bisa saja izin usaha mereka dicabut. “Kita berharap hal itu tidak ada terjadi di Kalsel. Artinya semua pengusaha mau menaati aturan yang sudah disepakati bersama,” katanya.
Dibeberkan, dalam penetapan UMP tahun 2009 memang sempat alot dan terjadi perdebatan. Diungkapkan, pada saat itu pengusaha sempat mengusulkan UMP sekitar Rp875.000 saja. Namun Pekerja yang diwakili SPSI meminta agar UMP tahun 2009 sebesar Rp975.000. Sedangkan pemerinatah saat itu mengusulkan sekitar Rp945.000.
Karena masing-masing pada pendirian, akhirnya disepakati diambil voting tertutup. Dari sekitar 30 undangan atau ada beberapa yang tidak hadir, hasil voting 14 orang menyetujui memilih UMP tahun 2009 sebesar Rp930.000; sebanyak 7 orang menghendaki UMP sekitar Rp945.000. Sedangkan 2 orang lainnya abstain.
“Dan berdasarkan hasil voting tersebut, maka ditetapkan dan disepakati UMP tahun 2009 sebesar Rp930.000. Rencananya hasil putusan itu akan segera ditandatangi Gubernur Kalsel besok (hari ini),” ujarnya.
Yang cukup menyenangkan, lanjut dia, UMP Kalsel kali ini di atas kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak di Kalsel rata-rata Rp817.724.
Ditambahkan, upah tersebut berdasarkan berbagai pertimbangan, terutama kebutuhan hidup layak masyarakat Kalsel dan faktor kemiskinan. Seperti sebut dia, harga konsumen, inflasi, perubahan ekonomi, dan kemampuan atau perkembangan usaha. Kemudian, kondisi pasar kerja serta upah yang berlaku di daerah tertentu dan antardaerah.
“Faktor-faktor tersebut yang bisa menentukan naik atau tidaknya UMP di setiap daerah. Walaupun memang akhirnya tergantung hasil kesepakatan antara pekerja dan pengusaha,” terangnya. rif

mr's

Pemko Anggarkan Rp35 M untuk Pembebasan Lahan

Termasuk Lahan Rumdin Wawali
Banjarmasin, BARITO
Untuk melaksanakan berbagai program khususnya yang berkaitan dengan pembebasan lahan, Pemko Banjarmasin mengusulkan dana sekitar Rp35 miliar pada APBD 2009 mendatang. Usulan anggaran sendiri sudah mulai dibahas panitia anggaran (panggar) DPRD Kota Banjarmasin.
Menurut salah satu anggota panggar Drs Khairul Saleh, dalam usulan yang diajukan, Pemko menyatakan kalau dana tersebut akan digunakan untuk membebaskan beberapa lahan yang sudah masuk program Pemko pada tahun 2009 mendatang.
Seperti, lahan Banjarmasin Park di Jalan Pierre Tendean, oprit jembatan Sungai Andai, jembatan Mantuil, serta jembatan Kelayan. Kemudian, pembebasan lahan Pasar Tungging, Jalan Veteran, Kantor Dinas Catatan Sipil (Capil), beberapa puskesmas, serta 7 kantor kelurahan.“Selain itu juga termasuk pembebasan lahan untuk perluasan rumah Wakil Walikota di Jalan Dharma Praja,” terangnya.
Usulan anggaran pembebasan lahan tersebut terangnya sudah masuk dalam pembahasan penyusunan perhitungan anggaran sementara (PPAS) dan kebijakan umum anggaran (KUA). “Karena sangat bersentuhan dengan masyarakat, kemungkinan besar usulan tersebut akan disetujui, walaupun besarnya masih belum disepakati. Artinya bisa saja anggaran itu dikurangi atau ditambah, tergantung hasil pembicaraan selanjutnya,” katanya.
Beberapa lahan yang dibebaskan di antaranya lahan di Jalan Veteran, Jembatan Sungai Andai dan Mantuil, serta Jembatan Kelayan, merupakan program lanjutan Pemko Banjarmasin. Kemudian, pasar tungging yang sudah beberapa tahun ini diwacanakan pindah dari Jalan Belitung karena di lahan yang ada dinilai melanggar jalur hijau, termasuk kantor Dispencapil yang dinilai tidak refresentatif lagi.
Pada bagian lain, Khairul Saleh mempertanyakan lahan di Jalan Piere Tendean atau eks SMPN 6 Banjarmasin tidak mendapat perhatian Pemko Banjarmasin. Padahal lahan tersebut pernah dibebaskan Pemko beberapa tahun lalu. Namun karena tidak ada pengawasan akhirnya kini banyak berdiri bangunan liar di lahan tersebut.
Seharusnya tambah politisi dari FPPP ini, setelah dibebaskan Pemko melakukan pengawasan secara kontinyu. “Kalau dibiarkan seperti sekarang, saya kira yang rugi kan Pemko juga. Karena bukan tidak mungkin para pemilik bangunan liar akan kembali meminta pembebasan, kena dana lagi,” katanya.
mr's


13-11-2008

Kenaikan Tarif PDAM Syarat Penghapusan Utang

KETERANGAN PERS: Direktur Utama (Dirut) PDAM Drs H Zainal Arifin, MSi didampingi Direktur Umum Drs Rahmatulah memberikan keterangan pers di ruang kerjanya terkait kenaikan tariff berkala PDAM Bandarmasih lebih kurang 10 persen (Foto : Mer’s/Brt)


Investasi untuk Antisipasi Perkembangan Penduduk
Banjarmasin, BARITO
Sesuai dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2008 yang ditetapkan pada 6 November 2008 dengan demikian warga Kota Banjarmasin khususnya pelanggan PDAM Bandarmasih sejak 1 Desember nanti mesti bersiap-siap untuk membayar lebih besar rekening pemakaian airnya lebih kurang 10 persen.(Biaya kenaikan tarif bisa dibaca di halaman 9 )
Karena semenjak pemakaian per tanggal 1 Desember, PDAM kembali menaikkan tarif sebesar 10 persen. “Kebijakan tersebut, berlaku terhitung sejak pemakaian 1 Desember 2008 dan dibayarkan rekening 1 Januari 2009 sama seperti tahun lalu” terang Direktur Utama (Dirut) PDAM Drs H Zainal Arifin, MSi didampingi Direktur Umum Drs Rahmatulah dan Bagian Humas Farida SE, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Rabu (12/11).
Sementara untuk biaya beban tetap, tidak pernah berubah sejak Maret 2001 lalu .
Menurut Zainal Arifin,
Secara khusus sambungnya, salah satu syarat yang mesti dilakukan PDAM agar pemerintah pusat bisa menghapuskan bunga dan denda utang PDAM sebesar Rp 70 miliar. Bila itu dihapuskan, PDAM hanya perlu membayar hutang pokok saja sebesar Rp 60 miliar yang secara berkala setiap tahunnya dibayar PDAM.”Jika kenaikan tarif tak disetujui, PDAM akan kehilangan Rp70 M yang semestinya bisa digunakan untuk pengembangan investasi baru” paparnya.
Misalnya tahun 2008 ini salah satu upaya peningkatan distribusi air bersih yang saat ini sedang membangun dua reservoir di Pangeran Hidayatullah, Banua Hanyar dan, Mantuil Banjarmasin. “Ini salah satu upaya memberikan pelayanan air bersih selama 24 di seluruh Kota Banjarmasin, termasuk bagi Kelurahan Mantuil dan Basirih dua kelurahan yang belum terlayani air bersih. Kalau kenaikan tarif tak disetujui mungkin pelayanan air bersih bagi dua kelurahan itu terpaksa ditunda
Selain itu kenaikan tarif digunakan biaya untuk pemeliharaan peralatan barang modal sehingga umur teknis pemakaian peralatan PDAM semakin panjang, serta adanya inflansi, kenaikan berkala beban PLN dan kenaikan upah.”Kita juga bisa melakukan pengembangan investasi sesuai perkembangan penduduk Kota Banjarmasin setiap tahunnya meningkat 3 persen yang artinya ada sekitar 3.000 pelanggan yang mesti dilayani” paparnya
Yang pasti Zainal Arifin mengatakan sejak business plan 2001- 2006 dan direvisi jadi business plan 2008-2013, cakupan pelanggan air bersih terus meningkat hingga saat ini sudah hampir 100 persen “Jika pelayanan air bersih tak terjadi peningkatan, kenaikan tari tak mungkin kita realisasikan. Dan kita tetap berpegang dengan komitmen business plan”pungkasnya
mr’s

DITERBITKAN 13-11-2008

http://wartaputradayak.blogspot.com/

30 Peserta Diklat Manajemen Lulus

Banjarmasin, BARITO
Setelah berlangsung selama seminggu dari tanggal empat sampai 11 November, diklat manajemen kegiatan bagi aparat kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota (pemko) Banjarmasin angkatan I tahun 2008 ditutup secara resmi Wakil Walikota, H. Alwi Sahlan, Selasa (11/11).
Tercatat 30 peserta diklat yang mengikuti kegiatan ini dinyatakan lulus, dan diberikan suarat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTTPP).
Wakil Walikota Banjarmasin kepada wartawan mengatakan, pemko melalui badan diklat telah menganggarkan dana yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan.” Saya berharap melalui diklat ini aparat kelurahan memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dengan baik. Sehingga nantinya dapat merencanakan, menyusun serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan”ujarnya
Termasuk memahami tata aturan adninistrasi keuangan dan mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, nepotism (KKN) sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan, Hj. Dwi Ahadiyati MH mengatakan, diklat bertujuan meningkatkan kualitas SDM, khususnya aparat kelurahan dalam mengelola keuangan, serta dalam rangka menyamakan pemahaman tentang pengelolan keuangan. Terutama dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran. Serta terciptanya aparatur yang berwibawa, bertanggung jawab, dan bebas dari KKN.
M-01

13-11-2008

Program Green and Clean Ditularkan di Banjarmasin

GREEN : Environment Project Manager Yayasan Unilever Indonesia, Silvi Tirawaty di depan Walikota Banjarmasin H Ahmad Yudhi Wahyuni Usman yang didampingi Kepala Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Kota Banjarmasin Drs H Syaiddin Noor beserta pejabat terkait lainnya, di Ruang Berintegerasi Kantor Walikota Banjarmasin, Rabu (12/11)

Banjarmasin, BARITO
Keberhasilan Program Green and Clean di Surabaya, Jakarta, Jogjakarta, dan Makassar akan ditularkan di Kota Banjarmasin.
Banjarmasin merupakan satu-satunya di kota di Kalimantan bersama Kota Medan yang mewakili Sumatera, yang dipilih masuk program yang diprakarsai, Yayasan Unilever Indonesia.
Hal itu diutarakan Environment Project Manager Yayasan Unilever Indonesia, Silvi Tirawaty di depan Walikota Banjarmasin H Ahmad Yudhi Wahyuni Usman yang didampingi Kepala Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Kota Banjarmasin Drs H Syaiddin Noor beserta pejabat terkait lainnya, di Ruang Berintegerasi Kantor Walikota Banjarmasin, Rabu (12/11)
Dalam pertemuan tersebut, Silvi Tirawaty menjelaskan, program Green and Clean ini digelar dalam rangka 75 tahun PT Unilever berusaha di Indonesia.
Karena itulah tema yang akan diangkat pada launching program Green and Clean pada Sabtu 22 November 2008 ini yakni 75 Tahun Unilever Merangkai Cerita untuk Kehidupan yang Lebih Bersama Masyarakat Kota Banjarmasin. ”Rencananya kita akan melakukan penanaman pohon yang lokasinya masih disurvey oleh tim,” ujarnya.
Menurut Silvi, tim yang akan dibentuk di Banjarmasin ini nantinya akan melakukan berbagai kegiatan seperti sosialisasi program, lomba kebersihan, roadshow, launching program dan award bagi lingkungan bersih dan hijau di Banjarmasin
Sementara itu, Walikota H Ahmad Yudhi Wahyuni Usman menyatakan kesiapannya menyukseskan program Green and Clean yang diprakarsai, Yayasan Unilever Indonesia
Walikota berharap, program memberikan spirit baru bagi warga untuk peduli dengan lingkungannya.”Program Green and Clean ini sejalan dengan komitmen pemko yang sedang giat-giatnya melaksanakan kebersihan kota,” pungkasnya.
mr’s

13-11-2008