Rosehan Berpegang Keputusan Menkum HAM
Banjarmasin, BARITO
Ketua DPW PKB Kalsel, Rosehan NB, nampaknya mulai gerah terhadap konflik internal di DPP PKB Pusat yang juga merambat hingga ke daerah termasuk di DPW PKB Kalsel yang kini dipimpinnya, khususnya terhadap manuver-manuver yang dilakukan kubu Muyadi Mangin yang mengklaim sebagai Ketua DPW PKB Kalsel yang sah yang diketuai Muhaimin Iskandar. " Sebenarnya saya selama ini diam, toh kalau ditanya wartawan ya bolak-balik yang itu-itu saja ceritanya, sekarang saya tanyakan apa adan pernah melihat SK nya Mulyadi Mangin itu" tanya Rosehan kepada wartawan, sebelum mengikuti rapat bersama jajaran DPW serta DPC PKB kabupaten/kota se-Kalsel di Kantor DPW PKB Kalsel, Rabu (7/8).
Rosehan meminta agar semua pihak untuk mencermati Keputusan PN Jakarta Selatan menetapkan Muktamar Luar Biasa (MLB) awal Mei oleh kedua kubu tidak sah secara hukum. Jadi, PKB yang dianggap sah adalah PKB hasil Muktamar Semarang."Jadi sudah jelas bukan, misalnya ada wartawan dikeluarkan dari kantor karena diduga ada kesalahan, tapi setelah terbukti ternyata anda tidak bersalah, anda kan bisa kembali bekerja di kantor media tempat anda bekerja. Demikian pula pada PKB, Gus Dur tetap Dewan Syuro, Muhaimin tetap Ketua Dewan Tanfidz." ujarnya didampingi Wakil Bendahara DPW PKB Kalsel Hari Fadilah .
Karena itulah Wakil Gubernur Kalsel ini tetap berpegang pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Nomor M-02.UM.06 Tahun 2005, dimana sesuai Susunan Kepengurusan DPP PKB masa bakti 2005-2010 , dimana Rosehan NB SH merupakan salah satu ketua di kepengurusan tersebut"
SK itu belum dicabut dan masih berlaku dan tercatat dalam lembaran negara," tukasnya
Meski demikian, Rosehan mengakui melihat banyak hikmah yang bisa diambil dibalik konflik internal dalam tubuh partainya.
"Bila dulu cuek terhadap peraturan hukum, belakangan ini setelah adanya konflik internal PKB, maka banyak kader partai yang giat mempelajari aturan hukum yang berlaku," katanya
Salah satu aturan yang banyak dipelajari kader partai PKB itu adalah mengenai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) partai itu sendiri.
Selain itu, bila dulu banyak kader partai yang jarang masuk kantor, belakangan ini rajin masuk kantor, terutama untuk mengetahui perkembangan PKB selanjutnya.
Hikmah lain, menurut dia, dalam berpolitik itu harus konsisten dan konsekuen karena setelah terjadi gejolak itu terlihat kader mana yang tetap loyal terhadap pimpinan partai, dan kader mana yang terkesan hanya mencari selamat saja. Lalu ada pula istilah kader partai pro yang satu dan kader partai pro yang lain.
Sebelumnya, Hari Fadillah menambahkan, pihaknya tidak akan terpengaruh atas anggapan dualisme kepemimpinan PKB Kalsel.
"PKB Kalsel pimpinan Rosehan NB terus melakukan program menghadapi Pemilu 2009 mendatang tanpa terpengaruh dengan munculnya anggapan dualisme kepemimpinan PKB di wilayah ini," katanya.
Dia mengatakan, pihaknya terus melakukan kaderisasi partai untuk meraih suara pada Pemilu mendatang dengan melakukan berbagai kegiatan ditingkat DPW hingga Cabang dan ranting. "Buat apa buang-buang energi memikirkan adanya PKB yang lain, karena bagi kami PKB Kalsel hanya satu yakni pimpinan Rosehan dan belum pernah ada pembekuan oleh pimpinan partai di Jakarta," katanya.
mr's.
Hanya PKB Kubu Muhaimin Berhak Ikut Pemilu
Banjarmasin, BARITO
KPU Pusat hanya mengakui PKB dibawah kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar dan Sekjen Eddy Lukman sebagai partai politik peserta Pemilu 2009.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua KPU Pusat, Hafiz Ansyari menjawab pertanyaan wartawan disela-sela membuka rapat konsultasi regional II KPU dengan KPUD Provinsi, kota dan kabupaten se Jawa, Kalimantan dan Bali di Banjarmasin, Rabu.
KPU berpegang pada ketetapan Menteri Hukum dan HAM tertanggal 24 Juli 2008 yang menyatakan hanya kepengerusan Muhaimin Iskandar yang berhak sebagai partai politik peserta Pemilu.
Untuk itu seluruh KPUD tingkat provinsi, kabupaten dan kota hingga turunannya secara otomatis harus berpegangan dan bersikap yang sama.
"Kita tidak akan melihat siapa pengurus PKB di daerah, yang penting, kepengurusan yang baru adalah sesuai dengan keputusan pengurus pusat Muhaimin Iskandar sebagaimana keputusan pengesahan kepengurusan PKB setelah 24 Juli 2008," katanya.
Begitu juga dengan kasus di Kalsel, siapapun pengurusnya, yang penting adalah harus mengantongi SK dari kepengurusan Muhaimin Iskandar, maka itulah yang berhak untuk ikut Pemilu 2009.
KPU Pusat hingga kini pihaknya belum menerima surat keputusan (SK) tentang terbentuknya kepengurusan PKB yang baru dari masing-masing daerah termasuk PKB Kalsel. "Sampai saat ini kita belum menerima SK kepengurusan PKB Kalsel yang baru, masih kita tunggu," katanya.
Tentang perlunya tandatangan dewan Syuro PKB, tambahnya, itu adalah masalah internal Parpol yang bersangkutan, KPU tidak akan ikut campur.
Pernyataan Hafiz tentang sahnya kepengurusan PKB Muhaimin Iskandar, mengancam kedudukan Wakil Gubernur Kalsel, Rosehan NB yang selama ini sebagai ketua DPW PKB kepengurusan yang lama atau PKB kubu Gus Dur.
PKB kubu Muhaimin Iskandar telah menetapkan Mulyadi Mangin sebagai Ketua DPW PKB Kalsel yang sekaligus menganulir kepengurusan DPW PKB yang diketuai Rosehan.NB.
ant
Banjarmasin, BARITO
Ketua DPW PKB Kalsel, Rosehan NB, nampaknya mulai gerah terhadap konflik internal di DPP PKB Pusat yang juga merambat hingga ke daerah termasuk di DPW PKB Kalsel yang kini dipimpinnya, khususnya terhadap manuver-manuver yang dilakukan kubu Muyadi Mangin yang mengklaim sebagai Ketua DPW PKB Kalsel yang sah yang diketuai Muhaimin Iskandar. " Sebenarnya saya selama ini diam, toh kalau ditanya wartawan ya bolak-balik yang itu-itu saja ceritanya, sekarang saya tanyakan apa adan pernah melihat SK nya Mulyadi Mangin itu" tanya Rosehan kepada wartawan, sebelum mengikuti rapat bersama jajaran DPW serta DPC PKB kabupaten/kota se-Kalsel di Kantor DPW PKB Kalsel, Rabu (7/8).
Rosehan meminta agar semua pihak untuk mencermati Keputusan PN Jakarta Selatan menetapkan Muktamar Luar Biasa (MLB) awal Mei oleh kedua kubu tidak sah secara hukum. Jadi, PKB yang dianggap sah adalah PKB hasil Muktamar Semarang."Jadi sudah jelas bukan, misalnya ada wartawan dikeluarkan dari kantor karena diduga ada kesalahan, tapi setelah terbukti ternyata anda tidak bersalah, anda kan bisa kembali bekerja di kantor media tempat anda bekerja. Demikian pula pada PKB, Gus Dur tetap Dewan Syuro, Muhaimin tetap Ketua Dewan Tanfidz." ujarnya didampingi Wakil Bendahara DPW PKB Kalsel Hari Fadilah .
Karena itulah Wakil Gubernur Kalsel ini tetap berpegang pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Nomor M-02.UM.06 Tahun 2005, dimana sesuai Susunan Kepengurusan DPP PKB masa bakti 2005-2010 , dimana Rosehan NB SH merupakan salah satu ketua di kepengurusan tersebut"
SK itu belum dicabut dan masih berlaku dan tercatat dalam lembaran negara," tukasnya
Meski demikian, Rosehan mengakui melihat banyak hikmah yang bisa diambil dibalik konflik internal dalam tubuh partainya.
"Bila dulu cuek terhadap peraturan hukum, belakangan ini setelah adanya konflik internal PKB, maka banyak kader partai yang giat mempelajari aturan hukum yang berlaku," katanya
Salah satu aturan yang banyak dipelajari kader partai PKB itu adalah mengenai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) partai itu sendiri.
Selain itu, bila dulu banyak kader partai yang jarang masuk kantor, belakangan ini rajin masuk kantor, terutama untuk mengetahui perkembangan PKB selanjutnya.
Hikmah lain, menurut dia, dalam berpolitik itu harus konsisten dan konsekuen karena setelah terjadi gejolak itu terlihat kader mana yang tetap loyal terhadap pimpinan partai, dan kader mana yang terkesan hanya mencari selamat saja. Lalu ada pula istilah kader partai pro yang satu dan kader partai pro yang lain.
Sebelumnya, Hari Fadillah menambahkan, pihaknya tidak akan terpengaruh atas anggapan dualisme kepemimpinan PKB Kalsel.
"PKB Kalsel pimpinan Rosehan NB terus melakukan program menghadapi Pemilu 2009 mendatang tanpa terpengaruh dengan munculnya anggapan dualisme kepemimpinan PKB di wilayah ini," katanya.
Dia mengatakan, pihaknya terus melakukan kaderisasi partai untuk meraih suara pada Pemilu mendatang dengan melakukan berbagai kegiatan ditingkat DPW hingga Cabang dan ranting. "Buat apa buang-buang energi memikirkan adanya PKB yang lain, karena bagi kami PKB Kalsel hanya satu yakni pimpinan Rosehan dan belum pernah ada pembekuan oleh pimpinan partai di Jakarta," katanya.
mr's.
Hanya PKB Kubu Muhaimin Berhak Ikut Pemilu
Banjarmasin, BARITO
KPU Pusat hanya mengakui PKB dibawah kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar dan Sekjen Eddy Lukman sebagai partai politik peserta Pemilu 2009.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua KPU Pusat, Hafiz Ansyari menjawab pertanyaan wartawan disela-sela membuka rapat konsultasi regional II KPU dengan KPUD Provinsi, kota dan kabupaten se Jawa, Kalimantan dan Bali di Banjarmasin, Rabu.
KPU berpegang pada ketetapan Menteri Hukum dan HAM tertanggal 24 Juli 2008 yang menyatakan hanya kepengerusan Muhaimin Iskandar yang berhak sebagai partai politik peserta Pemilu.
Untuk itu seluruh KPUD tingkat provinsi, kabupaten dan kota hingga turunannya secara otomatis harus berpegangan dan bersikap yang sama.
"Kita tidak akan melihat siapa pengurus PKB di daerah, yang penting, kepengurusan yang baru adalah sesuai dengan keputusan pengurus pusat Muhaimin Iskandar sebagaimana keputusan pengesahan kepengurusan PKB setelah 24 Juli 2008," katanya.
Begitu juga dengan kasus di Kalsel, siapapun pengurusnya, yang penting adalah harus mengantongi SK dari kepengurusan Muhaimin Iskandar, maka itulah yang berhak untuk ikut Pemilu 2009.
KPU Pusat hingga kini pihaknya belum menerima surat keputusan (SK) tentang terbentuknya kepengurusan PKB yang baru dari masing-masing daerah termasuk PKB Kalsel. "Sampai saat ini kita belum menerima SK kepengurusan PKB Kalsel yang baru, masih kita tunggu," katanya.
Tentang perlunya tandatangan dewan Syuro PKB, tambahnya, itu adalah masalah internal Parpol yang bersangkutan, KPU tidak akan ikut campur.
Pernyataan Hafiz tentang sahnya kepengurusan PKB Muhaimin Iskandar, mengancam kedudukan Wakil Gubernur Kalsel, Rosehan NB yang selama ini sebagai ketua DPW PKB kepengurusan yang lama atau PKB kubu Gus Dur.
PKB kubu Muhaimin Iskandar telah menetapkan Mulyadi Mangin sebagai Ketua DPW PKB Kalsel yang sekaligus menganulir kepengurusan DPW PKB yang diketuai Rosehan.NB.
ant
07-08-2008
Tidak ada komentar:
Posting Komentar